PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menandai keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempertahankan opini WTP selama sembilan kali berturut-turut, sebuah prestasi yang dinilai mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Apresiasi itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar usai memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD Babel, Kamis (18/6/2026).
“Alhamdulillah, kita bersyukur hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung kembali mendapatkan opini WTP. Ini sudah sembilan kali berturut-turut dan tentu menjadi capaian yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Eddy.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara umum telah berjalan dengan baik dan memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh BPK.
Meski demikian, Eddy mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Ia menegaskan masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus segera ditindaklanjuti.
“Kembali mendapatkan opini WTP dan ini yang patut disyukuri. Namun tentu ada juga rekomendasi yang diberikan oleh BPK, terutama kepada beberapa OPD. Ini akan menjadi atensi khusus kami di DPRD,” katanya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD Babel akan terus mengawal pelaksanaan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Menurut Eddy, langkah tersebut penting agar setiap temuan yang masih menjadi catatan dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan membahas kembali bersama pemerintah daerah sehingga rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat segera dilaksanakan dan dituntaskan dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Seluruh perangkat daerah diharapkan menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada tahun-tahun mendatang.
“Apa yang menjadi atensi dari BPK harus segera ditindaklanjuti dengan serius. Kita berharap semua rekomendasi dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan,” ujarnya.
Eddy juga menyoroti tantangan pengelolaan keuangan daerah yang akan semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik. Karena itu, profesionalisme aparatur serta kualitas tata kelola keuangan harus terus diperkuat agar opini WTP dapat terus dipertahankan.
“Harapan kita tentu semakin baik ke depan. Tantangan pemerintah akan semakin besar sehingga pengelolaan keuangan harus semakin profesional agar opini WTP ini bisa terus dipertahankan,” katanya.
DPRD Babel berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat segera dituntaskan sehingga tidak menimbulkan persoalan yang berulang pada periode berikutnya.
“Jadi tidak ada permasalahan dan tentu kita berharap tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama di periode berikutnya,” pungkas Eddy.
