PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan bersama tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Babel yang dipimpin langsung Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, di Ruang Paripurna DPRD Babel, Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna turut dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, tujuh fraksi DPRD Babel secara bulat menyatakan persetujuan terhadap kedua Ranperda tersebut.
Persetujuan ini menjadi hasil dari rangkaian pembahasan dan pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
Sejumlah fraksi menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan kelompok rentan diharapkan tetap menjadi prioritas pembangunan.
Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 sendiri telah dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kendati dihadapkan pada keterbatasan anggaran, program-program prioritas tetap diupayakan agar dapat direalisasikan.
Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi, menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Dalam kondisi keterbatasan anggaran, kita tetap harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Program-program prioritas tetap kita laksanakan, sementara hal-hal yang belum dapat dipenuhi merupakan program yang belum menjadi prioritas,” ujar Beliadi.
Sementara itu, terkait Ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Beliadi menilai kehadiran regulasi tersebut sudah mendesak. Hal ini mengingat masih adanya berbagai persoalan sosial yang dihadapi perempuan, di antaranya perceraian, pernikahan dini, hingga kasus kekerasan terhadap perempuan.
Ia berharap perda tersebut nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk bagi mereka yang menghadapi persoalan hukum dan sosial setelah perceraian.
“Mudah-mudahan dengan adanya perda ini, perempuan bisa mendapatkan perlindungan yang semestinya dan hak-haknya di mata hukum dapat lebih dioptimalkan,” pungkasnya.
